← Kembali ke publikasi
Artikel & Opini · Kebijakan Publik & Tata Kelola · Informasi & Kebijakan Publik

Berhenti Bikin Daftar Taktik, Mulai Bikin Kerangka

Ilustrasi kerangka analisis dan jaringan data, melambangkan metodologi riset kebijakan untuk konteks Indonesia.

Seri Anatomi Manipulasi Informasi — Bagian 6 dari 6, penutup. Sebelumnya: Adrenochrome: bagaimana sebuah mitos dirakit.

Lima tulisan sebelumnya menguji klaim satu per satu. Yang ini menutup dengan pertanyaan yang lebih mendasar: kenapa daftar “taktik manipulasi” begitu laris, kenapa daftar semacam itu gagal sebagai alat analisis, dan apa gantinya.

Formatnya pasti sudah familiar. Lima belas atau dua puluh taktik, masing-masing dengan nama yang catchy, contoh dari sejarah Amerika, dan senarai tanda bahaya.

Bacanya memuaskan. Kita merasa baru dapat kemampuan membaca situasi yang sebelumnya tidak punya.

Sayangnya ada tiga masalah, dan ketiganya struktural.

Kenapa daftar taktik gagal

Satu: tidak ada yang bisa membantahnya.

Ini masalah yang sudah muncul di tulisan soal limited hangout. Daftar taktik memberi pembacanya kategori untuk setiap kemungkinan perilaku institusi.

Menyangkal? Masuk kategori satu. Mengaku sebagian? Kategori dua. Mengaku penuh? Kategori tiga. Diam saja? Kategori empat.

Kalau semua hasil pengamatan mengonfirmasi teorinya, yang kita punya bukan alat analisis. Itu alat pembenaran.

Dua: konteksnya diimpor mentah-mentah.

Contoh-contoh dalam daftar semacam ini hampir seluruhnya dari sejarah Amerika abad ke-20: COINTELPRO, MKUltra, Iran-Contra, Watergate. Semuanya nyata dan terdokumentasi lewat Komite Church dan proses deklasifikasi.

Tapi struktur negara yang melahirkannya — dinas intelijen dengan anggaran gelap raksasa, sistem federal, tradisi pengawasan kongres, undang-undang kebebasan informasi yang kuat — tidak sama dengan struktur mana pun di Asia Tenggara.

Memakai kerangka itu untuk membaca Indonesia artinya kita sibuk mencari pola yang belum tentu ada, sambil melewatkan pola yang benar-benar ada.

Tiga: pengenalan pola dipakai menggantikan pengukuran.

Otak manusia sangat jago mengenali pola. Sebagian besar kehebatannya justru terletak pada kecenderungannya menemukan pola bahkan ketika tidak ada.

Analisis yang serius menuntut hal yang jauh lebih membosankan: definisi yang jelas, data yang bisa dihitung, dan kesimpulan yang bisa dibantah orang lain pakai data yang sama.

Tiga kerangka yang bisa diuji

Sebagai gantinya, ada kerangka-kerangka yang lahir dari riset dan menghasilkan hipotesis yang bisa diperiksa.

Manufacturing doubt / agnotologi. Sudah dibahas di bagian pertama seri ini. Yang dianalisis adalah aliran dana riset dan struktur lembaga perantara. Data yang dibutuhkan: pernyataan pendanaan, afiliasi penulis, jejak sitasi, komposisi narasumber di media. Semuanya bisa dikumpulkan tanpa akses khusus.

Firehose of falsehood. Christopher Paul dan Miriam Matthews merumuskannya dalam publikasi RAND (PE-198-OSD, Juli 2016), berdasarkan pengamatan atas pendekatan propaganda Rusia sejak invasi Georgia 2008.

Modelnya punya empat ciri yang eksplisit: volume tinggi dan lewat banyak kanal; cepat, terus-menerus, berulang; tanpa komitmen pada kenyataan objektif; dan tanpa komitmen pada konsistensi.

Yang bikin kerangka ini berguna: ciri-cirinya bisa diukur. Volume bisa dihitung. Jumlah kanal bisa dipetakan. Konsistensi bisa diuji dengan membandingkan klaim dari sumber yang sama di waktu berbeda. Dan mekanisme psikologisnya — terutama efek kebenaran ilusoris, di mana paparan berulang meningkatkan rasa percaya — bertumpu pada literatur eksperimental, bukan dugaan.

Implikasi praktisnya juga penting. Model ini secara eksplisit menjelaskan kenapa pemeriksaan fakta konvensional tidak mempan melawannya: membantah satu klaim tidak ada efeknya kalau masih ada seratus klaim lain beredar.

Computational propaganda. Kerangka dari Oxford Internet Institute yang fokus ke infrastrukturnya: jaringan akun, otomatisasi, koordinasi lintas platform, dan ekonomi pembiayaannya. Yang dianalisis bukan pesannya, tapi mesin penyebarnya.

Apa yang sudah kita punya soal Indonesia

Literaturnya memang lebih tipis, tapi tidak kosong — dan yang ada jauh lebih relevan daripada kerangka impor.

Centre for Innovation Policy and Governance (CIPG) memetakan sejarah fenomena buzzer di Indonesia pada 2017, menelusuri pergeserannya dari peran promosi produk korporat jadi instrumen politik.

Riset yang lebih baru memakai pendekatan yang metodologinya lebih kuat: mewawancarai langsung para pelakunya, untuk memetakan cara kerja, rantai komando, dan sumber dananya. Temuan yang dilaporkan menyebutkan fenomena ini sudah berbentuk industri, dengan elite politik dan elite bisnis sebagai pihak yang membiayai untuk memengaruhi opini publik di media sosial.

Ini kategori bukti yang berbeda dari daftar taktik. Ada informan, ada metode, ada temuan yang bisa dibantah peneliti lain dengan data tandingan.

Kajian akademik nasional juga mulai tumbuh, terutama tinjauan pustaka sistematis soal peran buzzer dalam pembentukan opini dan polarisasi, umumnya memakai kerangka teori identitas sosial. Kekuatannya di sintesis; kelemahannya, dia bergantung pada studi-studi kecil yang metodologinya beragam.

Lima PR yang belum digarap

Pemetaan celah ini sekaligus agenda riset. Lima hal berikut belum terjawab dengan baik untuk Indonesia:

Ukurannya sebenarnya berapa. Angka soal dominasi buzzer di percakapan media sosial beredar luas dan sering dikutip, tapi metodologinya jarang tersedia untuk diperiksa. Tanpa definisi yang jelas soal apa yang dihitung sebagai akun buzzer, angka semacam itu tidak bisa direplikasi.

Efeknya ke perilaku. Hampir semua literatur mengukur paparan dan sentimen. Sangat sedikit yang mengukur apakah paparan itu mengubah keputusan — pilihan di bilik suara, kepatuhan pada kebijakan, tingkat partisipasi. Jarak antara “banyak yang melihat ini” dan “ini mengubah sesuatu” masih menganga.

Variasi antarwilayah. Nyaris semua riset berbasis data Jawa dan platform berbahasa Indonesia. Dinamika informasi di daerah dengan penetrasi internet berbeda, bahasa daerah yang dominan, dan struktur otoritas lokal yang lain — Papua, Maluku, Nusa Tenggara — praktis belum dipetakan.

Kanal tertutup. Sebagian besar analisis bertumpu pada platform terbuka karena datanya bisa diambil. Padahal di Indonesia, informasi beredar dalam porsi besar lewat grup pesan tertutup — yang secara metodologi jauh lebih sulit dan butuh pendekatan etnografis serta persetujuan partisipan.

Ketahanannya, bukan cuma kerentanannya. Riset cenderung memetakan siapa yang terpapar dan terpengaruh. Jauh lebih sedikit yang menelusuri kenapa sebagian besar orang, sebagian besar waktu, tidak terpengaruh. Padahal di situlah letak jawaban kebijakannya.

Lima pertanyaan pengganti daftar tanda bahaya

Bisa dipakai untuk klaim apa pun. Termasuk untuk tulisan ini sendiri.

1. Apa sumber aslinya, dan bisakah saya membukanya sendiri? Bukan tangkapan layar, bukan kutipan dari kutipan. Dokumennya, nomor arsipnya, lembaga penyimpannya.

2. Apa persisnya yang dibuktikan sumber itu — dan apa yang ditambahkan penulisnya? Jarak antara keduanya adalah tempat sebagian besar kesalahan bersembunyi.

3. Bukti seperti apa yang bisa membuat klaim ini salah? Kalau tidak terbayang, klaimnya tidak informatif — sekuat apa pun terasa.

4. Sudahkah penjelasan yang lebih membosankan disingkirkan? Ketidakbecusan, anggaran mepet, birokrasi yang lambat, dan kebetulan menjelaskan lebih banyak hal ketimbang koordinasi yang rapi.

5. Siapa yang diuntungkan kalau saya percaya ini? Berlaku dua arah — termasuk terhadap pihak yang mengaku sedang membongkar manipulasi.

Yang tidak bisa dijawab seri ini

Enam tulisan ini menguji sejumlah klaim tertentu terhadap sumber primernya. Dia tidak, dan memang tidak bisa, menjawab pertanyaan yang mungkin membawa Anda ke sini: apakah ada pihak yang secara sistematis mengelola persepsi publik di Indonesia hari ini?

Jawaban jujurnya: sebagian iya. Dan kita tahu sebagiannya karena ada riset yang mendokumentasikannya, terutama soal industri buzzer berbayar.

Sisanya belum diketahui. Bukan karena tertutup rapat, tapi karena belum diteliti dengan metode yang memadai.

Dan kekosongan itu bukan bukti adanya penyembunyian. Itu bukti kurangnya kapasitas riset.

Kabar baiknya, itu masalah yang bisa diperbaiki — dengan cara yang jauh lebih membosankan dan jauh lebih berguna daripada menyusun daftar taktik. Danai penelitiannya. Buka datanya. Perkuat standar pengungkapan konflik kepentingan. Lalu terbitkan hasilnya dalam bentuk yang bisa dibantah orang lain.


Seluruh bagian dalam seri ini:

Rujukan utama

  • Paul, C. & Matthews, M. (2016). The Russian “Firehose of Falsehood” Propaganda Model: Why It Might Work and Options to Counter It. RAND Corporation, PE-198-OSD. DOI: 10.7249/PE198.
  • Centre for Innovation Policy and Governance (2017), pemetaan fenomena buzzer di Indonesia.
  • Oxford Internet Institute, Computational Propaganda Project — laporan negara dan kerangka metodologisnya.
  • Oreskes, N. & Conway, E. M. (2010). Merchants of Doubt. Bloomsbury Press.
  • Riset ekosistem buzzer berbayar di Indonesia berbasis wawancara pelaku (lihat publikasi terkait riset bersama Universitas Diponegoro).